nusakini.com-Jakarta-Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta untuk mempelajari mekanisme tata pengelolaan pasar. 

• Pemprov DKI Dukung Generasi Cerdas Berinternet bagi Anak Jakarta
• Transjakarta Modifikasi Layanan Mikrotrans JAK78
• Normalisasi Saluran di Jalan Iskandar Muda Ditarget Rampung Akhir Bulan Ini
• Nakertransgi Jaktim Kembali Gelar Pelatihan SIM A
• Sanca 2,5 Meter Diamankan dari Rumah Warga

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin, Budi Wijaya mengatakan, saat ini pihaknya tengah mematangkan peraturan daerah (perda) yang mengatur mekanisme pengelolaan pasar tradisional maupun modern.

"Tujuan kita ingin mengetahui pengelolaan pasar di Jakarta. Kemarin kita juga membahas pembentukan PD Pasar untuk menambah PAD kita," ujarnya, Jumat (25/1). 

Menanggapi hal itu, Kasubag Paripurna Fraksi dan Pansus Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Nurbaini menjelaskan segala mekanisme pengelolaan pasar di Ibukota diatur langsung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, Perumda Pasar Jaya. Hal tersebut dituangkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya. 

"Kalau di Jakarta sendiri ada badan hukumnya. Pengelolanya, Perumda Pasar Jaya," tandasnya.(p/ab)